jaringberita.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke desa-desa guna mencegah terjadinya praktik korupsi di level terbawah.
Sudah 2 tahun ini, lembaga yang dinakhodai Firli Bahuri itu memperbanyak lahirnya Desa Antikorupsi. Dengan gerakan ini, KPK berharap tingginya praktik-praktik korupsi di desa-desa bisa semakin berkurang.
Kemarin, launching Desa Antikorupsi tahun 2022 di gelar di Desa Banyubiu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Dihadiri 8 gubernur, bupati/wali kota, dan kepala desa dari 10 desa percontohan desa anti korupsi.
Firli mengatakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.
Karenanya, KPK mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat desa, ikut berupaya dalam pemberantasan korupsi.
“Potensi desa itu strategis. Begitu strategisnya peran kepala desa dan aparatur desa, saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa,” kata Firli.
KPK mencatat, anggaran yang diluncurkan pemerintah ke desa setidaknya sebesar Rp 468,9 triliun sejak 2015 hingga 2022.
“Data penanganan perkara yang tersangkut dengan desa. Saya mencatat, tidak kurang dari 686 desa dan 601 kepala desa yang tersangkut dengan perkara-perkara hukum,” ungkap Firli.
Kasus-kasus seperti inilah, kata Firli, jadi penyemangat bagi KPK untuk membentuk Desa Antikorupsi. “Karena kami sayang dengan para kepala desa,” kata Firli.
Firli menjelaskan, ketika melihat desa, terbayang bahwa desa adalah miniatur daripada NKRI. Sebab, tidak ada program-program yang tidak menyangkut langsung ke desa.