jaringberita.com -Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Nadiem Makarim mengaku, mempunyai tim bayangan yang berasal dari luar di kementeriannya. Gara-gara tim bayangan ini, Nadiem digoyang.
Soal tim bayangan itu disampaikan Nadiem dalam akun Instagramnya, @nadiemmakarim. Dia bicara itu acara United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB, AS.
“Kami sekarang memiliki 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai shadow organization (organisasi bayangan) dan melekat untuk Kementerian,” kata Nadiem.
Nadiem juga terus terang menyebut, anggota tim yang dibawanya memiliki posisi setara dengan eselon satu di Kemendikbudristek. Menariknya lagi, jika ratusan orang itu bukan penyedia jasa, seperti vendor untuk Kemendikbudristek.
Meski begitu, tim bayangan yang dibawa Nadiem adalah tempat berdiskusi bagi pejabat Kemendikbudristek. Dia juga menekankan, kehadiran tim dari luar itu untuk membentuk paradigma baru di bidang pendidikan.
“Mereka diposisikan sebagai rekan bertukar pikir dalam mendesain produk kami. Jadi Kementerian akan menyampaikan arahan kepada mereka dan tim produk akan mengatakan. ‘Sebentar kami akan cek dulu ke para guru dan melakukan survei untuk memvalidasi yang kami kerjakan’. Kami merancang paradigma baru terkait desain yang berpusat pada pengguna,” terang Nadiem.
Video itu pun langsung viral di medsos. Kritikan pun datang dari dunia maya dan dunia nyata.
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mempertanyakan, tim bayangan di Kemendikbudristek. “Patut diduga, 400 orang shadow team ini adalah satgas tersebut. Berkaca pada kasus Sambo di institusi kepolisian, penggunaan satgas semacam ini sangat rentan penyalahgunaan,” ujar Imam.
Ia mempertanyakan, skema penggajian 400 orang tim bayangan itu. Jika Kemendikbudristek menggaji 400 orang tim bayangan ini menggunakan APBN, maka harus disampaikan ke publik dalam rangka asas akuntabilitas dan transparansi sebab menyangkut uang rakyat.
Namun, jika tidak menggunakan APBN, maka sumber dana harus disampaikan. “P2G mendesak BPK merespon ini, harus diperiksa saya rasa dari segi anggarannya,” ucap Iman.