jaringberita.com -Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri (Puput) mengungkapkan, kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Menurut Puput, tidak masalah ketika menteri menggunakan hasil survei tersebut untuk menjadi modal utama dalam kampanye Pilpres 2024.
“Tentu tidak salah jika pemerintah, presiden, dan menteri menggunakan hasil survei itu untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks kepemiluan," katanya di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Puput mengatakan, pihak yang berkompetisi dalam pemilu adalah para politisi. Catatan hasil kerja dan pengalaman, termasuk hasil survei kepuasan publik seperti ini tentu umum digunakan.
Program yang dijalankan pun, jika memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi, dapat menjadi ikon dari figur tersebut. Misalnya, menteri/presiden, akan menjanjikan itu sebagai program lanjutan lagi jika terpilih atau menang pemilu.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 71,3 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Alasan responden puas didominasi oleh kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (41,2 persen), disusul oleh kebijakan pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen). Artinya, kepuasaan publik terdongkrak oleh sektor ekonomi.
Meski demikian, dilansir rm.id, Puput menegaskan hal yang penting adalah tidak berhenti pada tataran survei. Harus ada evaluasi lebih jauh atas program tersebut.
"Misalnya, sejauhmana menyelesaikan akar masalah di masyarakat, perencanaan dan implementasinya efektif, serta apa yang masih harus dilakukan dan dikembangkan dari program yang sudah ada," pungkasnya.
Di Kabinet Indonesia Maju, ada sejumlah menteri yang digadang untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi mengorkestrasi tim ekonomi kabinet.
“Airlangga dengan kebijakannya, saya melihat bagaimana pasca kenaikan BBM banyak sekali upaya yang dilakukannya, untuk melihat masyarakat terdampak,” kata pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah.
Selain Airlangga, juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang masih berada di kabinet.
Trubus mengatakan, para tokoh politik yang berada di pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang penuh kepentingan.
Dengan kapasitas sebagai pembantu presiden, mereka bisa mengambil kebijakan populer dan tentunya menguntungkan bagi rakyat.
“Bagaimana membangun semacam public trust, sehingga kepemimpinannya dianggap paling afdol, layak, paling diterima publik, paling punya kapasitas, kompetitif,” tambah Trubus.
Karena itu, sekali lagi dia meminta para tokoh pemerintahan yang juga elite partai, mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang golongan.