jaringberita.com - Dewan Persmenerbitkan Surat Edaran tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Persdalam Peliputan Pemilu. Surat edaran dengan Nomor: 04/SE-DP/XII/2023 ini ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu tertanggal 19 Desember 2023.
Pada edaran tersebut, dijelaskan ruang lingkup yang dimaksud dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan Pemilu ini adalah karya jurnalistik dan/atau media yang memberitakan tentang Pemilu.
Mekanisme ditujukan untuk pers, baik perusahaan pers maupun wartawan yang menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik, atau mengalami kekerasan karena karya jurnalistik yang dihasilkannya.
Mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai panduan teknis bagi perusahaan pers,organisasi pers, wartawan, dan Satuan Tugas (Satgas) Kekerasan terhadap Wartawan/Pers yaitu tim ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Pers, yang terdiri dari Anggota Dewan Persdan perwakilan organisasi pers dengandukungan administratif dari Sekretariat Dewan Pers.Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Peraturan DewanPers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan KasusKekerasan Terhadap Wartawan.
Dalam perkembangan, kasus kekerasan terhadap wartawan tidak hanya berupa kekerasan fisik namun kekerasan berupa serangan digital dan kekerasanberbasis gender. Adapun yang dimaksud kekerasan dalam mekanisme ini adalahkekerasan yang terjadi dalam konteks Pemilu.
Selain ruang lingkup, surat edaran itu juga menjelaskan bagian mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers, khususnya terkait peliputan Pemilu.Bagian I, mengenai Pencegahan Kekerasan terhadap Wartawan. Sedangkan Bagian II, terkait Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan.