jaringberita.com -
Partai Demokrat menyarankan Pemerintah tidak menyepelekan kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja
Presiden Jokowi. Meski jumlahnya kecil, inialarmbahaya.“Bagi Demokrat, yang paling menarik itu tangkapan alasan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan
Presiden Jokowi,” ujar Juru Bicara DPP Partai Demokrat,
Herzaky Mahendra Putradilansir rm. idPernyataan ini merespon survei terkini Indikator yang menilai ada 71,3 persen responden yang menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi. Rinciannya, 41,2 persen puas karena adanya bantuan untuk rakyat kecil, pembangunan infrastruktur sebesar 24,4 persen.Kemudian, kepuasan ditangkap karena Pemerintah dianggap berkinerja bagus sebesar 7,4 persen, merakyat (5,5 persen), dan pengendalian harga kebutuhan pokok (2,5 persen).Namun, Demokrat melihat dari sudut pandang lain. Yaitu, dengan menyoroti 27,1 persen publik yang tidak puas terhadap Pemerintahan Jokowi. Meski jumlahnya kecil, justru itu menjadi pandangan dan masalah kongkrit yang terjadi di level rakyat miskin.Demokrat mencatat, ada enam alasan utama kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja
Presiden Jokowi. Yaitu, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, bantuan tidak merata, kurang berpihak kepada rakyat kecil, kemiskinan tidak berkurang, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. “Ini isu rakyat, bukan isu elit. Ini fakta, bukan persepsi,” yakinnya.Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, enam faktor itulah yang memang terjadi nyata di lapangan. Hal itu selalui dihadapi partainya ketika turun ke basis-basis massa. Asumsinya, hidup rakyat nyatanya semakin sulit.
Partai Demokrat berprinsip, jangan sampai rakyat untuk pembangunan karena seharusnya, pembangunan itu justru sepenuh-penuhnya untuk kepentingan rakyat yang mendasar dan mendesak.“Ini yang seharusnya menjadi prinsip pemerintah yang harus terlihat jelas dan dibuktikan kebijakan politik anggaran yang nyata berpihak untuk rakyat,” katanya.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merilis survei terbaru ihwal kinerja Pemerintah. Hasilnya, ada 27,1 persen publik tidak puas, sementara 71,3 persen puas.Survei ini, dilakukan medio 1-6 Desember 2022 dan memiliki batas kesalahan atau margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Indikator Politik Indonesia melibatkan sampel dalam survei kali ini sebanyak 1.220 orang dan responden diwawancarai secara tatap muka