jaringberita.com -Manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai masih belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat khususnya para pekerja. Padahal, lembaga tersebut diberi otoritas menghimpun iuran para pekerja formal dan informal.
Anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa mengatakan, belum maksimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Naker) dipicu masih rendahnya keper cayaan masyarakat ke lembaga tersebut.
Peserta dari entitas Bukan Penerima Upah (BPU) atau segmen pekerja informal masih sedikit yang mendaftar jadi peserta.
“Mereka bukan tidak mau menjadi peserta. Para pekerja bukan penerima upah itu belum sepenuhnya percaya iurannya bisa aman tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan dan memberi manfaat,” ujar Sani dalam keterangannya, kemarin.
Sani menjelaskan, iuran BPU hanya Rp 130 ribu setahun. Cuma, kepercayaan mereka belum penuh. “Apakah uang yang disetorkan nanti itu saat ada klaim bisa lancar. Itu yang mereka belum rasakan untuk ikut dalam kepesertaan BPJS,” tutur Politikus Partai Golkar ini.
Sani mengimbau BPJS Naker menggenjot sosialisasi agar pekerja memahami kehadiran BPJS Ketenagakerjaan yang memberi banyak benefit. Lembaga penjamin sosial ini kudu terus berusaha memperluas jangkauan kepesertaannya, sehingga makin banyak pekerja yang disejahterakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menambahkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
Kepesertaan bisa diperluas ke segmen informal, seperti petani, nelayan, pedagang asongan, dan lainnya. “Manfaat keberadaan BPJS Ketenagakerjaan harus bisa dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.
Nihayatul bilang, peningkatan kepesertaan masih jadi Pekerjaan Rumah (PR) besar. Bahkan, banyak yang belum tersentuh layanan BPJS Ketenagakerjaan ini. Padahal, keberadaannya sangat penting untuk menyejahterakan para pekerja formal dan informal.
Dengan itu, wanita yang akrab disapa Nini ini mendorong agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pelayanannya terus meningkat.
“Sehingga kita membuat Panitia Kerja (Panja) untuk memberikan beberapa rekomendasi dalam pengambilan kebijakan di Komisi IX DPR,” ujar Ketua Panja Pengawasan Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini.
Menurut Nini, banyak segmen pekerja yang belum tersentuh untuk diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama para pekerja informal. Sosialisasi kudu dilakukan agar masyarakat tertarik dan bisa menikmati manfaat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Sebenarnya kata Nini dilansir RM.id, dibanding BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah dan murah mengikutinya. Bila di BPJS Kesehatan harus satu keluarga terdaftar, di BPJS Ketenagakerjaan cukup satu orang yang bekerja menjadi peserta.
“Iurannya cukup murah, tapi benefitnya sangat besar,” imbuhnya. Atas fakta itu, Nini mendorong BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih luas lagi dalam merekrut peserta.
Mulai dari nelayan, UMKM, petani, bahkan teman-teman Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
“Ini bukan pada orientasi seksualnya, tapi haknya sebagai warga negara harus terpenuhi,” pungkasnya.