jaringberita.com -Partai Demokrat bakal menjalani ujian konsistensi perjuangannya tahun ini. Jika salah langkah, partai berlambang Mercy itu bisa tenggelam diPemilu 2024.
“Kalau mau naik, ya konsisten sebagai oposisi. Jika tidak, bisa seperti Prabowo yang masuk Pemerintahan, dibenci dan ditinggalkan pemilihnya,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)Ujang Komarudindilansir rm.id
Dosen Universitas Al Azhar Jakarta itu memprediksi, bisa saja Demokrat digoda menjadi menteri padareshufflekali ini. Jika langkah itu diambil, Demokrat bakal tenggelam di pesta demokrasi mendatang.
Jika konsisten menjadi oposisi, bisa meroket. Tergantung komposisi peta pertarungan di Pilpres 2024.
Misalnya, ketika duet Anies-AHYmenjadi kenyataan. Sontak, menjadi berkah Partai Demokrat. Tidak hanya suara partai meroket, duet ini jika menang, bisa mengembalikan masa kejayaan partai sebelum era Jokowi.
Asumsinya, konsistensi oposisi PDIP di PemerintahanSBY, membuat partai ini tampil sebagai pemenang dan menguasai Pemilu 2014 dan 2019
"Demokrat kalau ingin naik, konsisten sebagai oposisi. Masuk kabinet, ya jeblok suaranya,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono(AHY) menyerukan seluruh kader untuk mengisi tahun politik ini dengan energi, kekuatan, dan semangat baru memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi rakyat Indonesia.
Asumsinya, tahun ini adalahkick offuntuk meraih kemenangandi Pemilu 2024. Beragam strategi dan taktik menuju pesta demokrasi mendatang telah dirumuskan. Pesannya, para kader diminta tetap istiqomah mengawal demokrasi dan menjaga nalar kritis untuk kemajuan bangsa.
Bisa ikatakan, 2023 adalah kick-off,” ujar AHY saat berpidato di Kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta, belum lama ini.
AHY menceritakan, selama dua jam para elite partai melakukan rapat pleno awal tahun. Rapat itu untuk mengevaluasi program kerja 2022, sekaligus menyusun rencana kegiatan satu tahun ke depan. Hasilnya, ada tiga isu utama publik yang direspons Demokrat.
Pertama, kontroversi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pro-kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Ketiga, wacana penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Khusus, upaya mengembalikan sistem Pemilu dari proporsional terbuka, ke sistem proporsional tertutup. AHY mengingatkan kembali pertemuan dirinya dengan tujuh parpol Senayan, membahas isu tersebut.
Ditegaskan AHY, Partai Demokrat konsisten menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Alasannya, ada dua. Pertama, hak rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya.
Kedua, secara internal, bisa merontokkan semangat juang kader, terutama caleg dalam upaya mendapatkan suara. Di Pemilu terbuka saat ini, setiap kader partai memiliki ruang dan peluang yang adil untuk menjadi wakil partai di parlemen.
Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, dan berjuang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena sistem yang berubah secara tiba-tiba,” ujarnya.
AHY mengajak semua kalangan, masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa, kaum buruh, pemuda, jurnalis, sebagai pilar demokrasi Indonesia, untuk menjaga nalar kritis bangsa.
“Menuju Pemilu 2024, mari kita isi tahun ini dengan energi, kekuatan dan semangat baru, untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi rakyat,” ajaknya.