jaringberita.com - Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai memberikan apresiasi kepada Walikota Medan Bobby Nasution karena dinilai memiliki komitmen untuk memajukan dan melindungi HAM masyarakat.
Hal ini dikatakannya dalam pertemuan Koordinasi Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat dengan Komisi Komnas HAM Republik Indonesia di Balai Kota, Jumat (14/4/2023).
Lebih lanjut, Abdul Haris menyatakan, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.
Untuk itu Komnas HAM, kata Abdul Haris, memandang penting peran dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menjangkau aspirasi korban serta menjamin kebijakan yang ada dapat berjalan efektif sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban.
"Kolaborasi antara Komnas HAM dan pemerintah daerah dapat diintegrasikan dalam program-program Komnas HAM seperti Kota Ramah HAM dan Festival HAM. Kedua program tersebut dapat menjadi praktik baik kerjasama pemerintah daerah dengan Komnas HAM dalam melaksanakan kewajibannya dalam perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan HAM di daerah," jelasnya.
Sementara itu Walikota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan memiliki kewajiban dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan perlindungan kepada para korban pelanggaran HAM berat sebaik mungkin dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara.
Hal ini sebut dia, dilaksanakan sebagaimana yang sudah diatur dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang berat.
"Pemko Medan bertindak dan bergerak atas dasar yang kuat dengan harapan memberikan jaminan hak-hak para korban melalui kebijakan dan aturan perundang-undangan yang tepat sasaran," katanya.
Bobby menerangkan, Pemko Medan senantiasa untuk mensosialisasikan SNP untuk melindungi dan memulihkan para korban. Dengan adanya SNP ini, imbuhnya, menjadi pedoman yang tepat untuk berbagai pihak dalam memahami dengan baik mengenai hak korban pelanggaran HAM berat dan pemulihannya.
"Oleh karenanya Pemko Medan terus berupaya agar SNP ini dapat tersosialisasikan dengan baik agar masyarakat Kota Medan dapat menghindari tindakan yang dapat melanggar hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Pemko Medan senantiasa memberi dukungan kepada para korban pelanggaran HAM berat agar menjadi kuat, cakap dan berdaya untuk berani mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera," terangnya.