jaringberita.com - Mantan Komisioner KPU Tapteng Maruli Firman Lubis melaporkan 5 anggota KPU Tapteng ke Bawaslu. Dia mengaku melakukan hal itu terkait adanya dugaan transaksional dalam perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Tapteng.
"Saya sudah melapor dan laporan pengaduan saya diterima oleh Bawaslu Tapteng, dan sudah dilakukan pra-rekonstruksi," katanya dalam siaran tertulis yang diterima, Jumat (23/12/2022).
Mengenai apa yang ia laporkan ke Bawaslu, Firman Lubis mengaku adalah terkait dugaan pelanggaran kode etik. Karena ia menduga anggota KPU Tapteng tidak transparan dalam mengumumkan hasil seleksi tertulis dengan sistem CAT. Di mana, nilai hasil ujian peserta tidak dicantumkan dalam pengumuman yang dibuat KPU Tapteng.
Menurutnya, KPU Tapteng seharusnya mencantumkan nilai hasil ujian tertulis calon anggota PPK dalam pengumuman seperti yang dilakukan KPU di daerah lain.
"Padahal KPU di daerah lain, hasil ujian itu diumumkan besoknya supaya calon anggota PPK itu tahu nilainya. Jadi wajar mereka berprasangka buruk, kalau dia merasa nilainya tinggi, tapi tidak lulus," terangnya.
Dalam laporannya, Firman Lubis meminta Bawaslu untuk memerintahkan KPU Tapteng agar mengumumkan nilai hasil ujian tertulis dengan CAT calon anggota PPK.
"Saya sebagai mantan Komisioner KPU, saya kecewa. Apa rupanya beratnya KPU Tapteng untuk mengumumkannya. Itukan online, mengapa daerah lain bisa," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta Bawaslu Tapteng untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran etik ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Saya akan menindaklanjuti kasus ini sampai ke tingkat pusat, karena pelanggaran kode etik ini merupakan pelanggaran berat kalau di peraturan KPU. Prinsip KPU itu adalah transparansi, akuntabel, jujur dan adil. Saya juga sudah berkoordinasi dengan DKPP, mereka mengatakan siap menindaklanjuti kasus ini," terangnya.
Kemudian, Firman juga mengaku sudah melaporkan masalah ini ke Polres Tapteng terkait adanya dugaan penyuapan.
"Demikian juga Polres Tapteng sudah menerima pengaduan saya dan juga sudah digelar pra-rekonstruksi. Soal berapa nilainya, biarlah pihak kepolisian yang akan mengusutnya," akunya.
Dalam laporannya, Firman meminta Polres Tapteng untuk mengusut dugaan transaksional dalam rekrutmen anggota PPK. Pasalnya, sambung dia, kuat dugaan transaksional itu benar terjadi melihat tidak transparannya KPU Tapteng dalam mengumumkan hasil ujian tertulis peserta calon anggota PPK.
"Dari 100 orang yang lulus dalam pengumuman KPU baru-baru ini, terdapat 50 nama yang tertera pada selebaran yang beredar terkait dugaan transaksional penerimaan PPK," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa surat pengaduan yang dibuat juga ditembuskan ke DPRD Tapteng, dan Bawaslu Provinsi.
Sebelumnya, KPU Tapteng telah membantah tudingan adanya dugaan transaksional dalam proses penerimaan PPK dan PPS. Dalam konferensi pers yang digelar, pada, Senin (12/12/2022) lalu itu, Komisioner KPU Tapteng menyebut data yang beredar berisi dugaan adanya transaksional dalam proses penerimaan PPK dan PPS tidak benar.
Komisioner KPU Timbul Panggabean juga menantang pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk menyebut siapa oknum di KPU Tapteng yang melakukan dugaan transaksional tersebut. Menurut Timbul, kejadian tersebut membuat KPU Tapteng merasa dirugikan. Karena, informasi yang saat ini telah tersebar, tidak disertai data yang terverifikasi dan belum divalidasi, namun sudah viral di kalangan masyarakat.
"Kita tidak ada melakukan transaksi, jadi kita menantang, jangan dengan bahasa dugaan, tapi tuding saja orangnya," kata Timbul.