jaringberita.com - Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada masa transisi menuju pandemi telah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan menuturkan, dengan dicabutnya PPKM, maka kebijakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM harus dicabut.
Namun begitu, lanjut dia, hal ini bukan berarti pencegahan dan pengendalian Covid-19 dihentikan.
"Pemberhentian PPKM tidak sebagai pernyataan pandemi Covid-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization)," katanya, Rabu (18/1/2023).
Oleh karena itu, lanjutnya, pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 termasuk asesmen indikator untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon tetap dilakukan.
"Kabupaten/kota tetap mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka Covid-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendaliannya," imbuhnya.
Selain itu dia juga meminta Pemkab/Pemko selektif memberikan rekomendasi izin keramaian terhadap setiap bentuk aktivitas atau kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
"Memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Dia juga meminta semua pihak untuk mendorong masyarakat tetap menggunakan masker dengan benar, terutama pada kerumunan/keramaian aktifitas masyarakat, di dalam gedung/ruangan tertutup (termasuk di dalam transportasi publik), masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan, dan masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.