jaringberita.com -Sikap acuh ditunjukan pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, terkait dampak negatif dari pengerjaan proyek drainase terus menuai kritik.
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Rudiyanto Simangunsong S.Pd, saah satunya. Ia mengigatkan Dinas PU Umum tidak mengabaikan dampak negatif seperti proyek drainase di kawasan Jalan STM Ujung.
"Pada prinsipnya kita sangat mendukung upaya Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dalam menuntaskan program pembangunan, salah satunya dalam menuntaskan masalah banjir dengan proyek drainase besar-besaran seperti yang dilakukan di awasan STM Ujung. Tapi, kita tidak menginginkan program yang baik tersebut malah melahirkan efek buruk bagi warga yang sekarang terjadi di kawasan tersebut," kata Rudiyanto kepada wartawan di Medan, Sabtu (07/01/2023) usai mengunjungi kawasan tersebut.
Program pembangunan yang dalam prosesnya tidak fokus yang kemudian menciptakan masalah baru dimana masyarakat terganggu dalam mencari penghidupan sangatlah disayangkan.
"Kita langsung menjumpai masyarakat di kawasan itu, mereka sudah tiga bulan tak bisa melakukan kegiatan perekonomiannya karena pengerjaan proyek drainase. Kita sangat mengharapkan pengawasan pengerjaan proyek bisa dilakukan dan tidak menimbulkan masalah baru," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Politisi asal Tanjungbalai ini menegaskan, Dinas PU perlu masif melakukan pengawasannya dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dilakukan.
"Sekali lagi saya tegaskan bahwa proyek pembangunan yang dilakukan adalah langkah yang baik, namun jangan pula mengabaikan masukan warga. Harusnya kita menegakan prinsip 'Menyelesaikan masalah tanpa masalah'," ucapnya.
Bayangkan saja, pembangunan gorong-gorong di sepanjang jalan STM ujung, kami menemukan efek dari pekerjaan yang kurang memperhatikan aspek-aspek sekitar, diantaranya banyaknya kemacetan yang terjadi.
"Warga sulit melalui jalan STM ujung karena kondisi jalan buruk, juga adanya dugaan untuk meratakan tanah bekas galian diminta bayaran kepada masyarakat oleh oknum tertentu," terangnya.
Anggota Komisi I DPRD Medan ini juga mengungkapkan adanya keluhan dari warga yang melaksanakan kegiatan ekonominya di sepanjang jalan STM yang sudah 3 bulan tidak melakukan kegiatan ekonomi.
"Sebelum tahun baru lalu pihak Kepling ada mengambil data KK warga yang berjualan yang dijanjikan akan ada bantuan tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Persoalan ini perlu ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi kegaduhan di masyarakat," katanya.
Warga menyampaikan, akibat tidak berusaha selama proyek ini berjalan ekonomi mereka terganggu, dari usaha tersebut mereka mencari uang makan, uang untuk bayar sekolah serta semua kebutuhan hidup.
"Selama pekerjaan proyek berlangsung ada 3 kali putus listrik karena alat berat proyek dan warga membayar sendiri untuk perbaikan listrik mereka. Sudahlah mata pencaharian kami terganggu, kami juga harus menanggung masalah yang diakibatkan pengerjaan proyek tersebut," katanya.