jaringberita.com -DPRD Provinsi Sumatera Utara tak berdaya menghadapi proyek Rp 2,7 triliun yang bermasalah. Hanya segelintir anggota dewan dari 100 orang yang berani angkat bicara.
Padahal proyek tanpa payung hukum tersebut kini menjadi perhatian publik hingga meluas ke Jakarta.
Ketua Umum Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) Hasanul Arifin Rambe SPd, SH mengatakan proyek Rp 2,7 triliun yang bermasalah tersebut harus diusut tuntas dugaan suap dan korupsinya.
"Jaksa dan KPK kami dipersilahkan memeriksa 100 anggota DPRD Sumut itu. Kenapa mereka diam? kan ada fungsi pengawasannya. Apakah sudah aman atau cari aman. Nanti pasti ketahuan siapa saja yang sudah aman atau yang mencari aman, jika diperiksa Jaksa atau KPK," ungkap Hasanul Arifin Rambe, Selasa 31 Mei 2023.