jaringberita.com -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melobi Jepang memberikan kelonggaran tarif bea masuk (BM) ekspor tuna kaleng dan buah tropis. Harapannya, daya saing komoditas itu meningkat di Negeri Sakura.
Upaya itu dilakukan Airlangga saat menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi.
Dalam pertemuan, kedua menteri membahas sejumlah isu strategis, khususnya terkait penguatan kerja sama di bidang ekonomi.
Salah satunya, Airlangga meminta Jepang melonggarkan tarif bea masuk untuk ekspor tuna kaleng serta produk buah tropis Indonesia ke Jepang.
Hal ini merupakan salah satu isu dalam pembahasan protokol perubahan General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida.
Pembahasan tersebut ditargetkan selesai dan diumumkan di sela-sela G20 Summit November 2022 di Bali.
“Jepang diharapkan dapat mempertimbangkan tarif bea masuk untuk beberapa komoditas, seperti ikan tuna, buah pisang dan nanas,” tutur Airlangga.
Airlangga mengungkapkan, di bawah koordinasi Nishimura yang baru diangkat sebagai Menteri tanggal 10 Agustus lalu, IJ-EPA terdapat banyak capaian kerja sama dan beberapa pembaruan perjanjian. Di antaranya, meningkatkan ekspor Ikan Tuna Kaleng Indonesia (ITKI) dengan tarif yang lebih bersaing dibandingkan negara ASEAN lain.
Selain itu, kedua negara meningkatkan kuota bebas bea masuk menjadi 4.000 ton per tahun untuk ekspor pisang. Dan mengubah syarat pembebasan bea masuk dan menambah kuota untuk ekspor buah nanas.
Airlangga menjelaskan, kerja sama erat Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Jepang, turut menciptakan tren positif pemulihan di berbagai sektor yang terdampak selama pandemi Covid-19.
“Total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2021 tercatat sebesar 32,5 miliar dolar AS dan nilai investasi Jepang pada tahun 2021 mencapai 23 miliar dolar AS,” kata Airlangga.
Seperti dilansir RM.id, Airlangga mengapresiasi komitmen investasi swasta Jepang sebesar 5,2 miliar dolar AS. Investasi ini untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), industri otomotif, industri baterai listrik, industri baja, pembangunan pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi.
Beberapa perusahaan otomotif Jepang juga telah meningkatkan investasinya seperti Mitsubishi Motors yang berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan.
Terutama untuk memproduksi kendaraan yang berbasis Electric Vehicle (EV) dengan rencana tambahan investasi Rp 10 triliun di tahun 2022 hingga 2025.
Selain itu, Toyota Group merencanakan tambahan investasi Rp 27,1 triliun dalam rentang waktu 2022 sampai 2026.
Dalam kesempatan ini, Airlangga menyampaikan perkembangan kerja sama Indonesia-Jepang pada pembangunan infrastruktur. Seperti Pelabuhan Patimban yang dilakukan dalam 3 tahap dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 35 triliun hingga 2027.
Selain itu, ada pembangunan jalan tol akses pelabuhan Patimban senilai 312 juta dolar AS, dan MRT Jakarta North-South (HIAncol).
Airlangga juga menanyakan pendapat Jepang terkait Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF). IPEF merupakan inisiatif Amerika Serikat yang diluncurkan oleh Presiden Joe Biden pada 23 Mei 2022 bersama 14 negara.
“IPEF tentu sangat bermanfaat bagi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan regulasi,” tutur Nishimura.
Menutup pertemuan, Airlangga membahas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Menteri Nishimura memberi selamat atas persetujuan ratifikasi tersebut.
RCEP merupakan blok perdagangan terbesar yang digagas oleh Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN 2011.
“RCEP akan memberikan keuntungan besar dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik” kata Nishimura.
“Kami berterima kasih karena produk dan teknologi dari Jepang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kami mengajak untuk bersama-sama saling mendukung dalam menyukseskan G20 tahun ini,” kata Nishimura.
Nishimura menyampaikan perhatian Jepang untuk kebijakan pengaturan impor besi dan baja agar dapat diupayakan lebih baik lagi karena pentingnya produk tersebut.
Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang akan dilaksanakan pada 2023.
Di kesempatan terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menilai upaya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara (Jepang-Indonesia) sangat relevan.
Di mana dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tantangan tingginya inflasi, krisis energi dan pangan, terjadinya perang, dan meningkatnya ketegangan di Asia Pasifik.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang yang sudah berjalan baik selama 64 tahun sejak 20 Januari 1958. Sebagai Ketua DPR RI, saya selalu memberikan dukungan agar hubungan Indonesia-Jepang semakin kuat,” ujarnya.
Puan menambahkan, kerja sama kedua negara telah berlangsung sangat erat dan bersifat multidimensi melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya antar Pemerintah dan swasta, tapi melibatkan parlemen.
“Sebagai sesama negara demokrasi, maka dukungan parlemen diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama internasional suatu negara,” tegas Puan.