jaringberita.com -Medan |Kasus dugaan korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank BTN, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), dan saat ini telah dilimpahkan ke Kejari Medan serta telah menetapkan 5 orang tersangka, dianggap telah mencedrai perasaan keadilan masyarakat.
Pasalnya, dari lima tersangka tersebut, hanya satu tersangka yang di tahan, sedangkan empat tersangka lainnya masih bebas menghirup udara segar.
Ungkapan itu disampaikan Sekretaris Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PuSHPA), Nuriyono, kepada wartawan beberapa waktu lalu.
"Terhadap tersangka bisa tidak ditahan berdasarkan alasan yg subjektif, yaitu, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti.Dan itu merupakan diskresi dari penegak hukum. Makanya diskresi itu subjektif pimpinan. Namun terhadap tersangka yang tidak ditahan ini, akan menciderai perasaan keadilan masyarakat thdap pelaku korupsi," ungkap Nuriyino.
Menurutnya, diskresi perlu juga diawasi agar tidak jadi media transaksional." Pengawasan bisa dilakukan secara internal maupun eksternal oleh masyarakat," tegasnya.
Sementara itu Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, saat dikonfirmasi media melalui pesan singkat Whatssap pada Rabu 7 September hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban.
Sekedar mengingatkan, pada pemberitaan, Senin (10/1/2022) disebutkan, Kasus dugaan korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank BTN, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menetapkan 5 tersangka.
Ke 5 orang yang ditetapkan tersangka tersebut yakni, CS selaku Direktur PT. KAYA, FS selaku Pimcab BTN tahun 2013-2016, AF selaku Wakil Pimcab Komersial tahun 2012-2014, RDPA selaku Head Commercial Lending Unit Komersial tahun 2013-2016 dan AN selaku Analis Komersial tahun 2012-2015.
Selama proses pemberkasan oleh Kejatisu, ke 5 tersangka yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 39,5 miliar tersebut, tidak dilakukan penahanan.